Sabtu, 27 September 2025 |
13:25 wib: Humas PIK2 Berpartisipasi Aktif di Haul Syeikh Nawawi Tanara Al-Bantani ke-132 20:11 wib: Kawasan PIK 2 Terbuka untuk Kegiatan Keagamaan dan Sosial 11:29 wib: Ingin Hiburan Santai di Tepi Pantai, Kini Hadir Kadena Glamping Dive Resort Anyer Sebagai Destinasi 07:54 wib: Anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten, Taufik Hidayat Apresiasi Program “PWN Eksplore Desa Kedesa” 15:16 wib: Bawaslu Apresiasi Bupati Serang Terbitkan SE tentang PSU Pilkada 2024 sebagai Hari Libur 18:44 wib: Bupati Tatu Ajak Kawal PSU Pilkada Kabupaten Serang dengan Riang Gembira 18:38 wib: Bupati Serang Lantik Ratusan CPNS dan PPPK Formasi 2024 10:02 wib: PLT Bapenda Banten: Pesan Gubernur, Penghapusan Denda Pajak Harus Bebas Pungli 10:43 wib: Sekda Tekankan ASN Pemkab Serang Efisiensi Anggaran Secara Cerdas 21:32 wib: Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang KPU Kabupaten Serang. 19 April 2025

Warga Pribumi Pakuhaji Kabupaten Tangerang, Murka Kedatangan Said Didu diduga Hanya Buat Perpecahan Umat

Publisher: Redaksi Bantenku Dibaca: 27188 Pengunjung

BantenKu, TANGERANG, – Massa deklarasi yang dipimpin oleh Said Didu bersama kelompoknya diduga dinilai oleh warga pribumi hanya memicu perpecahan umat, membuat ratusan warga Desa Kohod dan Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, mengusir massa deklarasi penolakan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berlangsung pada Rabu (08/01/2024). 

Salah satu tokoh pemuda Desa Kohod, Saepudin, mengungkapkan kemarahannya terhadap aksi tersebut. Menurutnya, kehadiran massa dari luar desa, termasuk Jakarta dan wilayah lain, hanya mengganggu ketentraman masyarakat setempat.

"Kami, warga Desa Kohod, Desa Keramat, dan Desa Kaliwali merasa dirugikan. Mereka membuat kegaduhan di desa kami. Saya bersama warga menghadang aksi mereka yang memojokkan PIK 2. Bahkan tadi ada ibu-ibu yang orasi soal tanahnya dirampas. Ketika saya tanya, ternyata dia dari Jakarta dan tidak punya tanah di sini," katanya.

Saepudin menegaskan bahwa warga setempat justru merasa diuntungkan dengan keberadaan PIK 2, seperti peluang pekerjaan dan kesempatan usaha kecil seperti berjualan makanan dan minuman. "Kalau mau orasi, silakan di gedung DPR atau tempat lain, jangan di sini. Kami keberatan jika aksi ini dilakukan di wilayah kami, apalagi ada isu mereka akan beraksi di masjid, itu sangat tidak pantas," tegasnya.

Ia juga meluruskan beberapa isu yang beredar terkait pembangunan di PIK 2, seperti klaim bangunan digusur secara paksa. "Bangunan yang digusur itu bukan milik warga setempat, tetapi memang sengaja dibangun untuk mencari keuntungan dari ganti rugi. Itu adalah tanah milik PUPR, bukan milik masyarakat di sini," tambahnya.

Saepudin mengimbau warga lokal agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dibuat oleh pihak luar. "Jangan percaya narasi sesat yang membawa isu SARA. Kami hanya ingin menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di sini," pungkasnya.

Aksi warga ini menjadi cerminan penolakan terhadap segala bentuk provokasi dan narasi negatif yang dianggap mengganggu stabilitas sosial di wilayah mereka.(Red)

KOMENTAR DISQUS :

Top