Tujuh SKPD Usulkan Anggaran 2016

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Banten membahasan usulan anggaran 2016 dengan SKPD, Kamis (1/10/2015).

Bantenku.com - (ADVERTORIAL) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Banten membahas Rencana  Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rencana Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) APBD tahun Anggaran 2016 dengan tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Grand Tropic Hotel Jakarta Barat selama tiga hari, yakni Kamis-Sabtu (1-3/10/2015). Tujuh SKPD tersebut merupakan mitra kerja Komisi II, yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Biro Ekononomi dan Pembangunan (Ekbang), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten, Imanuddin Sudirman Karis mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan RKUA dan RPPAS APBD tahun Anggaran 2016, dari tujuh SKPD antara lain Dinas Koperasi dan UMKM mengusulkan anggaran sebesar 29,4 miliar dengan 6 program dan 23 kegiatan, Distanak mengusulkan anggaran sebesar 49,442 miliar dengan 7 program dan 47 kegiatan, dan BKPP mengusulkan anggaran sebesar 29,7 miliar dengan 5 program dan 23 kegiatan. "Mayoritas usulan anggaran SKPD itu mengalami peningkatan dari tahun anggaran sebelumnya," kata Iman saat memberikan keterangannya.

Menurut Iman, untuk Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM, antara lain Melakukan Sosialisasi, Peltihan Koperasi dan UMKM, Meningkatkan Usaha Mikro, Pengembangan Produksi dan Pemasaran UKM, dan Peningkatan Daya Saing Kualitas Kelembagaan; Program dan Kegiatan Distanak, antara lain Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Fasilitasi Pengembangan Kaswan Pertanian Terpadu, Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Pertanian.

Sedangkan program dan kegiatan BKPP antara lain, Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi Harga Pangan, dan Pengendalian Program Bantuan Raskin. "Hasil pembahasan RKUA dan RPPAS APBD tahun Anggaran 2016 belum final karena akan dibahas kembali dengan Badan Anggaran DPRD, jadi Komisi II masih punya kewenangan menambah atau mengurangi usulan anggaran masing-masing SKPD," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten, Ratu Ella N Syatibi menambahkan, usulan anggaran program dan kegiatan masing-masing SKPD itu diharapkan berpihak kepada kepentingan masyarakat di Provinsi Banten sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pelaksanaan program dan kegiatannya. "Masing-masing SKPD juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat penyerapan anggaran pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 mendatang," harapnya sambil menutup pembicaraan.