Panwaslu Minta Tambahan Rp 1 Milyar

Bantenku.com, CILEGON- Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwaslukada) Kota Cilegon meminta tambahan dana sebesar Rp1 miliar atau dari Rp4,7 miliar menjadi Rp5,7 miliar. Permintaan itu disampaikan kepada DPRD Kota Cilegon, di ruang pimpinan dewan.

Ketua Panwaslu Muhamad Achrom, usai dialog dengan sejumlah anggota dewan, mengaku bahwa kedatangannya dalam rangka koordinasi dengan para wakil rakyat untuk mengakomodir tambahan dana pilkada di lembaga yang dipimpinnya.

Dana tersebut, jelas dia, diperuntukkan untuk petugas pengawas di TPS yang jumlahnya sangat banyak. Untuk Pilkada tahun ini, kata dia, setiap TPS harus ada petugas dari Panwas, sehingga ada biaya tambahan yang nilainya cukup lumayan. 

“Untuk itu kami meminta dana tambahan sekitar Rp1 milair. Dari encananya Rp4,7 miliar, menjadi Rp5,7 miliar. Namun, angka itu belum pasti,”katanya. Dalam Pilkada sebelumnya, Achrom menambahkan, dari ratusan TPS hanya mengandalkan dari kecamatan saja.

“Kami akui, memang sangat sibuk dan membutuhkan mobilisasi yang sangat tinggi dalam pilkada sebelumnya, mengingat jumlah personil mengandalkan dari kecamatan. Sekarang, dari masing-masing TPS ada pengawasnya. Kami, hanya mengambil sampelnya saja, dan bisa membuat data langsung apakah ada pelanggaran atau tidak selama pencoblosan,”tuturnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengagendakan rekruitmen Panwascam. Agenda yang paling dekat, jelas dia, rekruitmen Panwas tingkat kecamatan. Setelah perekrutan, akan langsung dilantik dan bekerja mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan.

Wakil Ketua DPRD Cilegon dari Fraksi PPP, Syihabudin Sidik mengatakan, sebetulnya tidak perlu ada penambahan dana karena penganggaran menghitung dua putaran. Namun dengan adanya aturan baru, hanya satu putaran. “Tapi, kami serahkan kepada forum. Artinya, tidak perlu serta merta menyetujui, harus ada kajian yang lebih dalam, supaya tidak ada cost yang besar,”jelasnya.

Jika kemudian disetujui, menurut dia, harus ada alasan yang jelas peruntukannya untuk honor pengawas di setiap TPS atau ada alokasi lain.“Kalau bisa memang se-efesien mungkin, mengingat kegiatan lainnya juga butuh anggaran, dan memang harus ada transparansi untuk penggunaanya,”ujarnya.(kha)